SUARA SIDOARJO - Sidoarjo bakal punya kawasan ekowisata mangrove.
Di wilayah pesisir timur Kabupaten Sidoarjo, rencana pembangunan wisata pantai
tersebut terus dimatangkan. Panjangnya sekitar 2,5 kilometer membentang antara
Pantai Desa Tambak Cemandi dan Gisik Cemandi.
Ke depan, kawasan
wisata mangrove ini direncanakan membentang hingga wilayah pesisir selatan
Kabupaten Sidoarjo. Salah satu tahapan penting yang tengah dipersiapkan adalah
pembangunan akses jalan menuju kawasan wisata tersebut.
Pemkab Sidoarjo
merencanakan peningkatan jalan utama sepanjang kurang lebih 2,5 kilometer
dengan lebar mencapai 25 meter. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat
menunjang kemudahan akses masyarakat sekaligus mendukung pengembangan kawasan
wisata pesisir.
Namun, dalam
rencana pembangunan akses jalan tersebut terdapat sebagian lahan yang merupakan
aset milik TNI Angkatan Laut (TNI AL) dan berada dalam pengelolaan Komando
Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) V Surabaya. Karena itu, Pemkab Sidoarjo
melakukan koordinasi untuk membahas mekanisme pemanfaatan lahan yang berstatus
Barang Milik Negara (BMN) di bawah Kementerian Pertahanan tersebut.
Koordinasi
dilakukan melalui kunjungan Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan
Tata Ruang (Perkim CKTR) Sidoarjo M. Bachruni Aryawan bersama Kepala Dinas
Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Sidoarjo Rudi Setiawan, Kepala Dinas PU Bina
Marga dan SDA Sidoarjo M. Makhmud, serta Kepala Dinas Perikanan Sidoarjo
Muhammad Yunan Khoiron ke Markas Kodaeral V Surabaya, Kamis (12/11/2026).
Rombongan Pemkab
Sidoarjo diterima Asisten Logistik (Aslog) Kodaeral V Kolonel Laut (T)
Sulastono dan Kepala Dinas Fasilitas Pangkalan (Kadisfaslan) Kodaeral V Kolonel
Laut (T) Harry Prasetyo.
Kepala Dinas
Perkim CKTR Sidoarjo M. Bachruni Aryawan mengatakan, pembangunan kawasan wisata
mangrove membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai, terutama akses jalan
utama. Saat ini, pemerintah daerah tengah menyiapkan berbagai tahapan agar
rencana peningkatan jalan tersebut dapat direalisasikan.
Menurutnya,
keterlibatan TNI AL diperlukan karena sebagian lahan yang akan digunakan untuk
pembangunan akses jalan merupakan aset milik institusi tersebut. Oleh sebab
itu, koordinasi dengan Kodaeral V Surabaya menjadi langkah awal untuk
memperoleh kejelasan mekanisme pemanfaatan lahan.
“Rencana kebutuhan
lahan milik TNI AL untuk akses jalan menuju kawasan wisata mangrove sekitar
4.505 meter persegi,” ujar Bachruni usai melakukan koordinasi dengan jajaran
Kodaeral V Surabaya.
Ia menjelaskan,
terdapat tiga alternatif mekanisme pemanfaatan aset yang dapat dipertimbangkan,
yakni tukar-menukar atau tukar guling, hibah, dan pinjam pakai. Masing-masing
opsi memiliki ketentuan tersendiri dan harus mengikuti prosedur pengelolaan
Barang Milik Negara.
Bachruni
menegaskan, keputusan pemanfaatan lahan tersebut tidak dapat ditetapkan secara
langsung oleh Kodaeral V Surabaya. Permohonan dari Pemkab Sidoarjo nantinya
akan melalui kajian teknis di tingkat Kodaeral V sebelum diteruskan kepada
Mabes TNI AL dan Mabes TNI untuk mendapatkan persetujuan.
“Permohonan Pemkab
Sidoarjo nanti dikaji secara teknis oleh Kodaeral V, lalu diteruskan ke Mabes
TNI AL dan Mabes TNI untuk mendapatkan izin pemanfaatannya,” jelasnya.
Bachruni juga
memaparkan perbedaan ketiga alternatif tersebut. Apabila menggunakan mekanisme
tukar guling, pemerintah daerah harus menyediakan lahan pengganti dengan nilai
minimal sepadan dengan aset yang dimanfaatkan. Mekanisme ini menjadi salah satu
opsi yang dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan pengelolaan aset negara.
Sementara itu,
melalui mekanisme hibah, pengalihan kepemilikan aset dilakukan tanpa kompensasi
apabila memenuhi persyaratan dan mendapatkan persetujuan sesuai ketentuan yang
berlaku.
Adapun opsi pinjam
pakai memungkinkan Pemkab Sidoarjo menggunakan lahan tersebut tanpa pembayaran
sewa. Jangka waktu pinjam pakai maksimal lima tahun dan dapat diperpanjang
sesuai ketentuan serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.
Untuk memastikan
kebutuhan lahan secara lebih terperinci, Pemkab Sidoarjo bersama Kodaeral V
Surabaya akan segera melakukan survei lapangan. Kegiatan tersebut bertujuan
memastikan luasan lahan yang diperlukan sekaligus mencocokkan rencana
pembangunan akses jalan dengan kondisi di lapangan.
Survei bersama
tersebut menjadi bagian penting dalam proses persiapan sebelum pengajuan
pemanfaatan aset dilanjutkan ke tahapan berikutnya.
Bachruni berharap
koordinasi dan proses administrasi yang sedang berjalan dapat segera menemukan
titik terang. Dengan demikian, rencana pembangunan akses menuju kawasan wisata
mangrove dapat dipersiapkan secara lebih matang.
Pengembangan
kawasan wisata mangrove ini diharapkan menjadi salah satu upaya Pemkab Sidoarjo
dalam mengoptimalkan potensi wilayah pesisir. Selain membuka peluang
pengembangan destinasi wisata berbasis alam, keberadaan kawasan tersebut juga
berpotensi mendorong aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
Rencana
pengembangan yang diarahkan membentang dari Kecamatan Sedati hingga Kecamatan
Jabon diharapkan dapat menjadi kawasan ekowisata unggulan Kabupaten Sidoarjo.
Melalui penyiapan infrastruktur dan koordinasi lintas instansi, pemerintah
daerah terus berupaya mewujudkan rencana tersebut secara bertahap.
“Kita akan segera
melakukan survei lapangan bersama Kodaeral V Surabaya untuk memastikan luas dan
kebutuhan lahan untuk pembangunan akses jalan menuju kawasan wisata mangrove,”
pungkas Bachruni. (SS)
