Oleh: Nanang Haromain - Sidoarjo
11 November setahun yang lalu, hujan deras yang mengguyur Sidoarjo sejak sore hingga malam membuat sejumlah wilayah terendam. Enam kecamatan terdampak. Kawasan perkotaan, termasuk sekitar Lippo Plaza, ikut lumpuh oleh genangan.
Ironisnya, tanggal 11 November juga punya catatan sejarah yang berkaitan dengan air di wilayah ini.
Hampir seribu tahun lalu, pada masa pemerintahan Raja Airlangga, Prasasti Kamalagyan ditetapkan. Bertarikh 959 Saka atau 1037 Masehi, prasasti ini menjadi salah satu bukti penting tentang bagaimana penguasa Jawa Kuno mengelola persoalan air.
Prasasti yang ditulis menggunakan aksara dan bahasa Jawa Kuno itu mencatat persoalan luapan Sungai Brantas yang mengganggu kehidupan masyarakat. Sawah terendam, permukiman terdampak, dan jalur perdagangan menuju pelabuhan Hujung Galuh terganggu.
Airlangga membangun Bendungan Waringin Sapta untuk mengendalikan aliran air. Lokasi persisnya masih menjadi bahan kajian, tetapi kawasan Krian dan sekitarnya kerap dikaitkan dengan proyek pengelolaan air tersebut.
Pembangunan itu bukan sekadar proyek fisik. Ada keterlibatan masyarakat dan pengaturan wilayah yang berkaitan dengan pemeliharaan bendungan. Prasasti Kamalagyan mencatat penetapan wilayah Kamalagyan sebagai sima, yang memiliki kaitan dengan kepentingan pemeliharaan infrastruktur air.
Artinya, sejak masa itu, persoalan air sudah dipahami bukan semata-mata sebagai urusan alam. Ada tanggung jawab kekuasaan, infrastruktur, perawatan, dan keterlibatan masyarakat di dalamnya.
Hari ini, 989 tahun setelah catatan tersebut, kita kembali berbicara tentang banjir.
Di tanah yang kini kita sebut Sidoarjo, persoalan banjir rupanya bukan cerita baru. Ratusan tahun berlalu, zaman berganti, teknologi berkembang, tetapi hubungan warga dengan air masih menyisakan persoalan yang sama.
Semalam, hujan kembali turun setelah Sidoarjo cukup lama dihajar cuaca panas. Barangkali ini baru awal musim hujan. Namun, bagi warga yang tinggal di kawasan langganan banjir, hujan pertama pun bisa menghadirkan kecemasan lama.
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebenarnya tidak tinggal diam. Sepanjang musim kemarau, pengerukan sungai, normalisasi saluran, serta pembangunan dan pembenahan pompa air menjadi bagian dari upaya mitigasi. Bupati juga beberapa kali turun meninjau pekerjaan tersebut.
Kini, pekerjaan rumah sesungguhnya segera diuji. Ketika hujan datang lebih sering, debit air meningkat, dan sungai serta saluran harus bekerja menampung limpahan air.
Sederhana saja: persoalan air tidak bisa diselesaikan dengan berharap intensitas hujan tidak terlalu tinggi. Harus ada infrastruktur yang memadai, perawatan yang konsisten, dan keterlibatan masyarakat. Sebab, urusan air bukan hanya urusan alam, tetapi juga urusan tata kelola pemerintahan.
Anggaran dan Keseriusan Mengurus Banjir
Salah satu cara melihat keseriusan pemerintah dalam menangani banjir adalah melalui anggaran yang disiapkan.
Pemkab Sidoarjo memetakan kebutuhan anggaran penanganan banjir jangka panjang sebesar Rp2,3 triliun untuk periode 2025–2029. Sementara dalam postur APBD 2026 yang nilainya sekitar Rp5,7 triliun, anggaran untuk penanganan air, drainase, dan kedaruratan tersebar di sejumlah pos. Jika digabung, nilainya diperkirakan berkisar Rp100 miliar hingga Rp150 miliar per tahun, di luar proyek yang dibiayai bersama pemerintah pusat dan provinsi.
Sebagai pembanding, Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan anggaran lebih dari Rp1 triliun untuk penanganan genangan pada 2027. Dengan APBD yang disahkan sebesar Rp12,9 triliun, alokasi tersebut menunjukkan besarnya perhatian fiskal yang diberikan untuk persoalan genangan di Kota Pahlawan.
Tentu Sidoarjo dan Surabaya tidak bisa dibandingkan begitu saja. Karakter geografis, luas wilayah, kapasitas fiskal, serta pembagian kewenangan penanganan airnya berbeda. Tetapi perbandingan proporsi anggaran tetap menarik untuk melihat bagaimana masing-masing daerah menempatkan persoalan banjir dalam prioritas pembangunan.
Anggaran besar juga bukan jaminan banjir akan selesai. Yang lebih penting adalah apakah uang itu benar-benar berubah menjadi saluran yang berfungsi, pompa yang bekerja, sungai yang terawat, dan berkurangnya wilayah yang tergenang.
Pekerjaan Rumah Empat Bupati
Banjir di Sidoarjo bukan persoalan yang muncul kemarin sore. Ia sudah menjadi pekerjaan rumah menahun, melewati beberapa periode kepemimpinan kepala daerah.
Empat bupati sejak era reformasi datang dan pergi. Program penanganan banjir berganti, proyek normalisasi dilakukan, pompa dibangun, anggaran dialokasikan. Tetapi persoalan genangan belum benar-benar selesai.
Tentu tidak adil jika seluruh persoalan banjir dibebankan kepada satu kepala daerah. Sidoarjo memiliki karakter wilayah delta dengan jaringan sungai dan saluran yang kompleks. Persoalannya juga tidak berdiri sendiri. Ada perubahan tata guna lahan, pertumbuhan permukiman, sedimentasi, kapasitas drainase, hingga persoalan aliran air yang membutuhkan koordinasi lintas wilayah dan lintas pemerintahan.
Tetapi kompleksitas itu tidak boleh menjadi alasan untuk terus memaklumi banjir sebagai kejadian rutin.
Pemerintah hari ini sudah melakukan sejumlah pekerjaan mitigasi. Itu patut dicatat. Namun, pekerjaan tersebut baru akan benar-benar terlihat hasilnya ketika musim hujan datang dan warga merasakan dampaknya.
Hampir seribu tahun lalu, Airlangga memahami bahwa membangun bendungan saja tidak cukup. Infrastruktur harus dirawat dan ada sistem yang menjamin keberlangsungannya.
Hari ini kita punya pompa, alat berat, teknologi pemetaan, anggaran miliaran rupiah, dan birokrasi yang jauh lebih modern.
Barangkali, setelah 989 tahun, pertanyaan yang diwariskan sejarah kepada Sidoarjo sebenarnya sederhana: sudah sejauh mana kita belajar mengurus air?
