Pembayaran
retribusi dan transaksi di pasar-pasar daerah Kabupaten Sidoarjo bertransformasi
e sistem digital. Melalui aplikasi MyRetribusi, Pemkab Sidoarjo berupaya
mempermudah transaksi bagi pedagang sekaligus meningkatkan transparansi dan optimalisasi
pendapatan asli daerah (PAD).
Percepatan
digitalisasi tersebut diperkuat dengan peluncuran program PASAR JAGO
(Pasar Sidoarjo Jaringan Go-Digital) dalam High Level Meeting (HLM) Tim
Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Sidoarjo di
Pendopo Delta Wibawa pada Kamis (13/8/2026).
Pelaksana Tugas
(Plt) Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Yudhi Iriyanto
mengatakan, digitalisasi retribusi pasar mulai diintensifkan sejak Mei 2026. Hasilnya
positif. Di antara 19 pasar daerah yang menjadi sasaran, 12 pasar telah
menerapkan layanan pembayaran digital MyRetribusi.
”Sejak awal
implementasi pada Mei lalu, tercatat 2.109 transaksi. Hingga pertengahan
Agustus 2026, jumlahnya sudah mencapai 26.093 transaksi melalui dashboard
MyRetribusi. Ini menunjukkan masyarakat, khususnya pedagang, mulai
beradaptasi dengan pembayaran digital,” jelas Yudhi.
Menurut dia,
digitalisasi tidak hanya bermanfaat memudahkan transaksi, tetapi juga berdampak
positif bagi penerimaan daerah. Rata-rata mutasi rekening pasar pada Januari
sampai April 2026 tercatat sekitar Rp1,15 miliar per bulan.
Setelah MyRetribusi
berjalan pada periode Mei sampai Juli, rata-rata penerimaan meningkat 23,7
persen menjadi sekitar Rp1,42 miliar per bulan.
”Digitalisasi
memberikan sistem pembayaran yang lebih tercatat, transparan, dan mudah
dipantau. Ini penting agar setiap transaksi pembayaran retribusi oleh pedagang
dapat masuk dalam sistem dan pada akhirnya memberikan kontribusi optimal bagi PAD,”
tambah Yudhi.
Menurut dia, tren
penggunaan transaksi digital ini juga terus meningkat. Porsi penerimaan digital
pada Mei 2026 lalu baru mencapai 2,7 persen. Saat ini, angkanya meningkat
menjadi 33,4 persen.
Selain
meningkatkan transparansi penerimaan, penerapan MyRetribusi juga
ditarget mampu mengurangi biaya administrasi pemerintah. Mulai 2027 mendatang,
digitalisasi akan diterapkan secara penuh. Diproyeksikan, tidak diperlukan lagi
biaya pencetakan karcis retribusi manual yang selama ini membutuhkan anggaran
sekitar Rp500 juta per tahun.
Yudhi menegaskan,
keberhasilan transformasi digital tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh
pihak. Terutama, para juru pungut retribusi pasar. Merekalah yang selama ini
menjadi ujung tombak pelayanan di lapangan. Transformasi digital tidak akan
berhasil hanya dengan membangun sistem.
”Yang paling
penting adalah bagaimana sistem tersebut benar-benar digunakan dan memudahkan masyarakat.
Karena itu, kami memberikan apresiasi kepada para juru pungut yang mau
beradaptasi dan menjadi bagian penting dari perubahan ini,” katanya.
Yudhi berharap
dukungan lintas sektor terus diperkuat agar digitalisasi retribusi dapat
diperluas ke seluruh 19 pasar di Sidoarjo. Mengapa? Karena digitalisasi harus
dipandang sebagai instrumen untuk membangun tata kelola penerimaan daerah yang
semakin efektif. Bukan sekadar perubahan cara pembayaran.
Sekretaris Daerah
Kabupaten Sidoarjo Dr Fenny Apridawati menambahkan, digitalisasi pasar bukanlah
proses yang terjadi secara instan. Upaya tersebut telah dirintis sejak 2017 dan
membutuhkan waktu panjang untuk membangun kesiapan pengelola pasar, pedagang,
maupun masyarakat.
”Kalau kita
melihat perjalanan sejak 2017 sampai sekarang, tentu itu bukan waktu yang singkat.
Hampir sembilan tahun kita membangun pemahaman dan kesiapan bersama. Hari ini
kita ingin menunjukkan bahwa komitmen digitalisasi itu sudah semakin nyata,”
ujarnya.
Fenny menyebut,
kehadiran MyRetribusi mendukung upaya pemerintah daerah untuk
mempercepat perubahan di 19 pasar daerah yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Digitalisasi
akan bermanfaat maksimal apabila masyarakat mendapatkan layanan yang lebih
mudah, cepat, dan transparan.
”Digitalisasi ini
bukan hanya soal bagaimana membayar retribusi. Lebih jauh, ini tentang
bagaimana pemerintah memberikan pelayanan yang mengikuti kebutuhan masyarakat.
Pedagang tidak perlu lagi bergantung pada transaksi secara tunai. Pemerintah
juga memiliki catatan penerimaan yang lebih baik,” jelasnya.
Fenny menambahkan,
pada masa mendatang, transformasi digital harus dilakukan secara menyeluruh di
berbagai lini pemerintahan daerah. Pembayaran digital diharapkan tidak berhenti
pada retribusi pasar, tetapi terus berkembang menjadi bagian dari kebiasaan
masyarakat dalam bertransaksi dengan pemerintah daerah.
”Ke depan,
digitalisasi harus masuk ke semua lini. Kita ingin masyarakat semakin terbiasa
menggunakan pembayaran digital. Sehingga, pelayanan pemerintah menjadi lebih
praktis, transparan, dan akuntabel,” tegas Fenny.
Dalam kesempatan
tersebut, perwakilan Bank Indonesia (BI) menyampaikan bahwa penguatan sistem
pembayaran digital merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem
pembayaran. Sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Ekosistem pembayaran yang aman, efisien, dan mudah diakses dinilai penting
untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi aktivitas masyarakat.
Peluncuran PASAR
JAGO mendapat dukungan Bank Indonesia dan Bank Jatim melalui penguatan
ekosistem pembayaran digital. Termasuk, penyediaan QRIS Experience dan
infrastruktur pembayaran retribusi pasar. (*)
