Dewan Pers mengungkap
perkembangan miris di dunia media massa. Dalam rapat Badan Legislasi DPR RI dan
Dewan Pers serta Platform Digital di Jakarta pada Rabu (11 November 2026) lalu,
terungkap bahwa sebagian besar, sekitar 80 persen, kue iklan digital saat ini
dikuasai oleh platform digital, seperti halnya media sosial dan platform
kecerdasan buatan (AI).
Sisanya, 20 persen,
diperebutkan oleh lebih dari 50.000 perusahaan pers. Kecilnya kue iklan
tersebut berakibat buruk. PHK pekerja media massa pers marak. Ketergantungan
perusahaan media pada pemerintah (penguasa) meningkat.
Kondisi tersebut
menciptakan atmosfer buruk dalam komunikasi publik dan keberlanjutan demokrasi
di berbagai tingkatan. Di daerah-daerah, seorang bupati atau wali kota merasa
media massa tidak akan berani ”melawan” penguasa. Mereka bakal takut tak dapat
kue adv.
Penguasa yang
semakin kuat cenderung intimidatif. Berlimpahnya puja dan puji menjadikan
penguasa sensitif, bahkan anti terhadap kritik. Penentuan kebijakan-kebijakan
publik tak lagi butuh masukan insan pers yang jujur dan jernih. Semua itu
adalah alarm untuk saatnya angkat kaki.
Bupati atau wali
kota beranggapan bahwa nyawa media massa berada di antara jari-jarinya, tanda
tangannya. Seakan-akan kepala daerah adalah ”pemilik anggaran”. Lupa bahwa
sejatinya, APBD atau APBN berasal dari rakyat, milik rakyat, dan harus kembali
pada semua rakyat. Termasuk, media pers.
Ada pula kepala
daerah yang terkesan ”melecehkan pers” seolah disfungsi. Karya-karya insan pers
dianggap tidak mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Jajaran
birokrasi sibuk bermedia sosial. Rapat, rencana program, dan kegiatan
seremonial mereka menguasai jagat maya.
Media pers
dianggap tak punya kekuatan lagi. Masih
kalah menakutkan dibandingkan dengan oknum LSM atau ”Bodrex” yang datang
mengancam laporan kepada aparat penegak hukum (APH). Jajaran birokrasi dengan gesit
dan murah hati menyerahkan uang tutup mulut.
Para jurnalis,
organisasi pers, bukannya melawan. Mereka ramai-ramai berusaha merapat ke
penguasa agar memperoleh bagian kue kekuasaan. Eksistensi, tugas, dan fungsi
media massa pers ditinggalkan. Individu dan organisasi profesi yang sebelumnya
berani berseberangan akhirnya bertekuk lutut.
Anomali dan
Paradoks Tingkat Kepercayaan
Kecilnya kue iklan
beserta dampaknya, seperti ungkapan Dewan Pers, memang menjadi indikator
memburuknya atmosfer komunikasi publik. Pejabat pemerintah, misalnya, lebih
takut hoax yang diproduksi buzzeer daripada kritik tajam faktual
berupa karya jurnalistik karya jurnalis.
Namun, ada
persoalan yang lebih mendasar. Apa itu? Media pers, di dalamnya juga para
jurnalis, cenderung menjauh dari publik. Jurnalisme cenderung menjadi corong
penguasa dan perekam konflik elite semata. Bahkan, konflik elite yang sama
sekali tidak berurusan langsung dengan kepentingan publik dibesar-besarkan.
Kegiatan
pencitraan pejabat yang seharusnya cukup menjadi konten media sosial menjadi
isi media-media digital. Hajat publik terabaikan. Problem sehari-hari
terabaikan. Layanan publik, fasilitas publik, dan kebutuhan informasi
masyarakat tersendat. Padahal, publik membutuhkan berita-berita yang relevan
dengan kehidupan mereka.
Kondisi tersebut
menggerus kepercayaan publik kepada media pers. Ini yang diungkap Reuters
Institute pada 2026. Tingkat kepercayaan publik kepada berita hanya berkisar 32
persen. Sebagian publik memilih menghindari berita yang isinya itu-itu saja.
Mereka yang sudah sumpek enggan membaca berita konflik. (Bersambung)