Beranda Suara Anda Jurnalis Kembali ke Laptop, ke Pangkuan Publik (1)
Suara Anda

Jurnalis Kembali ke Laptop, ke Pangkuan Publik (1)

uzi • 14 November 2026, 11:32 WIB
Penulis: Fathur Roziq
Penulis: Fathur Roziq
Bagikan:

Dewan Pers mengungkap perkembangan miris di dunia media massa. Dalam rapat Badan Legislasi DPR RI dan Dewan Pers serta Platform Digital di Jakarta pada Rabu (11 November 2026) lalu, terungkap bahwa sebagian besar, sekitar 80 persen, kue iklan digital saat ini dikuasai oleh platform digital, seperti halnya media sosial dan platform kecerdasan buatan (AI).

Sisanya, 20 persen, diperebutkan oleh lebih dari 50.000 perusahaan pers. Kecilnya kue iklan tersebut berakibat buruk. PHK pekerja media massa pers marak. Ketergantungan perusahaan media pada pemerintah (penguasa) meningkat.

Kondisi tersebut menciptakan atmosfer buruk dalam komunikasi publik dan keberlanjutan demokrasi di berbagai tingkatan. Di daerah-daerah, seorang bupati atau wali kota merasa media massa tidak akan berani ”melawan” penguasa. Mereka bakal takut tak dapat kue adv.

Penguasa yang semakin kuat cenderung intimidatif. Berlimpahnya puja dan puji menjadikan penguasa sensitif, bahkan anti terhadap kritik. Penentuan kebijakan-kebijakan publik tak lagi butuh masukan insan pers yang jujur dan jernih. Semua itu adalah alarm untuk saatnya angkat kaki.

Bupati atau wali kota beranggapan bahwa nyawa media massa berada di antara jari-jarinya, tanda tangannya. Seakan-akan kepala daerah adalah ”pemilik anggaran”. Lupa bahwa sejatinya, APBD atau APBN berasal dari rakyat, milik rakyat, dan harus kembali pada semua rakyat. Termasuk, media pers.

Ada pula kepala daerah yang terkesan ”melecehkan pers” seolah disfungsi. Karya-karya insan pers dianggap tidak mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Jajaran birokrasi sibuk bermedia sosial. Rapat, rencana program, dan kegiatan seremonial mereka menguasai jagat maya.

Media pers dianggap tak punya kekuatan lagi.  Masih kalah menakutkan dibandingkan dengan oknum LSM atau ”Bodrex” yang datang mengancam laporan kepada aparat penegak hukum (APH). Jajaran birokrasi dengan gesit dan murah hati menyerahkan uang tutup mulut.

Para jurnalis, organisasi pers, bukannya melawan. Mereka ramai-ramai berusaha merapat ke penguasa agar memperoleh bagian kue kekuasaan. Eksistensi, tugas, dan fungsi media massa pers ditinggalkan. Individu dan organisasi profesi yang sebelumnya berani berseberangan akhirnya bertekuk lutut.

 

Anomali dan Paradoks Tingkat Kepercayaan

Kecilnya kue iklan beserta dampaknya, seperti ungkapan Dewan Pers, memang menjadi indikator memburuknya atmosfer komunikasi publik. Pejabat pemerintah, misalnya, lebih takut hoax yang diproduksi buzzeer daripada kritik tajam faktual berupa karya jurnalistik karya jurnalis.

Namun, ada persoalan yang lebih mendasar. Apa itu? Media pers, di dalamnya juga para jurnalis, cenderung menjauh dari publik. Jurnalisme cenderung menjadi corong penguasa dan perekam konflik elite semata. Bahkan, konflik elite yang sama sekali tidak berurusan langsung dengan kepentingan publik dibesar-besarkan.

Kegiatan pencitraan pejabat yang seharusnya cukup menjadi konten media sosial menjadi isi media-media digital. Hajat publik terabaikan. Problem sehari-hari terabaikan. Layanan publik, fasilitas publik, dan kebutuhan informasi masyarakat tersendat. Padahal, publik membutuhkan berita-berita yang relevan dengan kehidupan mereka.

Kondisi tersebut menggerus kepercayaan publik kepada media pers. Ini yang diungkap Reuters Institute pada 2026. Tingkat kepercayaan publik kepada berita hanya berkisar 32 persen. Sebagian publik memilih menghindari berita yang isinya itu-itu saja. Mereka yang sudah sumpek enggan membaca berita konflik. (Bersambung)

uzi

uzi

Redaktur / Jurnalis

Berita Terkait

Komentar Warga (0)

Belum ada tanggapan. Jadilah warga pertama yang memberikan komentar!

Tulis Tanggapan Anda

Opini Anda mencerminkan warga yang cerdas. Komentar spam/SARA akan dimoderasi.