Pemerintah
Kabupaten Sidoarjo memperkuat pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR)
melalui Forum CSR. Forum tersebut menjadi mekanisme satu pintu dalam penyaluran
dan pelaporan bantuan perusahaan.
Langkah itu dibahas
dalam audiensi yang dihadiri jajaran pejabat daerah, BUMN, BUMD, hingga
perusahaan swasta yang beroperasi di Kabupaten Sidoarjo. Forum CSR diharapkan
mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan sinkronisasi program
pembangunan daerah.
Bupati Sidoarjo H
Subandi SH MKn mengatakan bahwa penguatan pengelolaan CSR menjadi kebutuhan
penting di tengah pengurangan dana transfer kas daerah (TKD) dari pemerintah
pusat. Pemerintah daerah harus membuka sumber-sumber pembiayaan alternatif di
luar APBD agar program prioritas pembangunan tetap berjalan optimal.
”Tentunya,
kontribusi dunia usaha akan mendukung pembangunan daerah. Mulai infrastruktur,
penanganan persoalan sosial dan lingkungan, hingga pendidikan,” kata Subandi di
Ruang Transit Pendopo Delta Wibawa pada Senin (26/10/2026).
Subandi juga
menyampaikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang selama ini telah
berkontribusi bagi pembangunan daerah. Jumlah perusahaan di Sidoarjo saat ini mencapai
sekitar 6 ribu perusahaan. Potensi CSR dapat menjadi salah satu kekuatan untuk
mempercepat pembangunan dan menjawab kebutuhan masyarakat.
”Saya mengucapkan
terima kasih kepada perusahaan-perusahaan yang sudah berkontribusi untuk
Sidoarjo. Potensi ini harus kita kelola bersama agar program CSR benar-benar
memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurut Subandi,
pelaksanaan CSR perlu diselaraskan dengan program pemerintah daerah. Di
antaranya, pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat. Koordinasi
dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PU BM SDA) perlu
diperkuat agar dukungan perusahaan dapat diarahkan pada program prioritas.
Dia juga meminta pembagian
peran antara pemerintah daerah dan perusahaan dirumuskan secara jelas. Skema
yang bisa dipakai, lanjut Subandi, adalah komposisi dukungan 70 persen dari
pemerintah dan 30 persen dari CSR. Skema tersebut selanjutnya perlu dibahas dan
disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan masing-masing pihak.
”Jangan sampai
programnya berjalan sendiri-sendiri. Kita rumuskan bersama agar kontribusi CSR
tepat sasaran, dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Subandi juga
menyoroti persoalan ketenagakerjaan di Sidoarjo. Tingginya angka pengangguran
perlu ditangani melalui komunikasi dan kerja sama yang baik antara pemerintah
dan dunia usaha. Perusahaan diharapkan memberikan kesempatan kerja kepada warga
lokal sesuai kebutuhan tenaga kerja dan ketentuan yang berlaku.
”Komunikasi dengan
perusahaan harus terus dibangun. Kita ingin masyarakat Sidoarjo juga
mendapatkan kesempatan bekerja di daerahnya sendiri,” ujarnya.
Masih kata
Subandi, dengan adanya Forum CSR ini, bisa dibahas pula pentingnya penataan
wilayah yang selaras dengan rencana tata ruang dan masterplan daerah.
Penempatan kawasan industri, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan
kualitas pelayanan perlu direncanakan secara terpadu. Agar pertumbuhan ekonomi
tidak mengabaikan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
”Saya titip. Dengan
adanya Forum CSR ini, kegiatannya harus benar-benar berjalan, bukan hanya
sebatas nama. Apa pun programnya perlu dikoordinasikan melalui satu pintu
supaya jelas arah dan manfaatnya,” pesannya.
Sementara itu,
Ketua Forum CSR Herti menyampaikan bahwa forum tersebut dibentuk untuk
memperkuat kontribusi dunia industri dalam pembangunan Kabupaten Sidoarjo.
Forum ini diharapkan dapat mendorong tata kelola CSR yang lebih baik, sesuai
regulasi, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah.
”Kami berharap penguatan
dunia usaha dan pemerintah daerah semakin efektif sehingga program CSR tidak
hanya menjadi bentuk tanggung jawab perusahaan, tetapi juga bagian dari upaya
meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sidoarjo,” harapnya. (SS)
