SUARA SIDOARJO - Badan Pengawas
Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sidoarjo memperkuat fungsi pengawasannya
dengan menghadirkan Pojok Pengawasan. Langkah itu sekaligus untuk memperluas
partisipasi masyarakat dalam mengawal demokrasi. Buka Podcast Warung Demokrasi.
Ruang Pojok
Pengawasan yang berada di samping kantor Bawaslu Sidoarjo itu diresmikan Bupati
Sidoarjo Subandi, Kamis (19 November 2026). Peresmian dibarengi dengan
launching Podcast Warung Demokrasi Bawaslu Sidoarjo.
Pojok Pengawasan
menjadi ruang diskusi dan konsultasi partisipasi pengawasan masyarakat terhadap
proses pelaksanaan pemilu. Selain itu, tempat tersebut menjadi pusat edukasi,
kajian, dan pelaporan dugaan pelanggaran pemilu.
Bupati Subandi
menyambut baik ruang Pojok Pengawasan tersebut. Menurutnya, tempat tersebut
akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi tahapan Pemilu.
Selain itu, ruang tersebut dapat digunakan sebagai sarana informasi, edukasi,
dan konsultasi kepemiluan bagi masyarakat.
“Tempat ini tidak
hanya sebagai ruang pengawasan, namun menjadi tempat yang luas untuk
berinteraksi, berkolaborasi dan komunikasi,” katanya.
Bupati Subandi juga
mengapresiasi program Podcast Warung Demokrasi milik Bawaslu Sidoarjo. Program
tersebut akan memperkuat literasi demokrasi dan mendorong pengawasan
partisipatif masyarakat melalui obrolan santai dan membumi. Ia juga melihat
program tersebut menjadi sarana sosialisasi informasi kepemiluan di ruang
digital oleh Bawaslu Sidoarjo yang mudah dipahami.
"Alhamdulillah
dengan adanya podcast ini akan mendekatkan diri dengan masyarakat dan
menegaskan bahwa Bawaslu adalah rumah kita bersama,” kata Bupati Subandi.
Sementara itu,
Ketua Bawaslu Sidoarjo Agung Nugraha mengatakan, dalam podcast bersama bupati
tersebut, diskusi difokuskan pada penguatan demokrasi inklusif. Termasuk
bagaimana kepala daerah menjaga keberlangsungan kebijakan inklusif dan
memastikan pemenuhan hak ekonomi bagi penyandang disabilitas.
Ia menilai bahwa
sebenarnya sejumlah kebijakan sudah mulai terakomodasi dalam regulasi. Namun,
tantangan utamanya bukan sekadar menerbitkan aturan, melainkan menjaga
konsistensi dan komitmen pelaksanaannya setelah kebijakan ditetapkan.
"Ya hari ini
memang di dalam beberapa policy-nya memang sudah ada. Tapi yang paling penting
itu tidak hanya membuat kebijakannya, tetapi bagaimana menjaga konsistensi sama
komitmen pasca kebijakan itu dikeluarkan. Termasuk aturan-aturan baru menyangkut
kewajiban ketenagakerjaan, mempekerjakan disabilitas, dan seterusnya,"
paparnya.
Selain isu
kebijakan inklusif, dalam podcast tersebut Agung juga menyoroti dinamika
pendidikan demokrasi di kalangan generasi muda, seperti Gen Z dan Gen Alpha.
Berdasarkan pengalaman kegiatan yang dilakukan Bawaslu Sidoarjo, pelajar dan
mahasiswa dinilai sudah memiliki pemahaman dasar mengenai demokrasi dan hak
konstitusional mereka.
“Berdasarkan
pengalaman berbagai kegiatan mulai dari Bawaslu Goes to School, Bawaslu Goes to
Campus, hingga Bawaslu Mengajar di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida),
pelajar dan mahasiswa dinilai sudah memiliki pemahaman dasar mengenai demokrasi
dan hak konstitusional mereka,” ujarnya.
Meski demikian,
lanjut Agung, arus informasi di ruang digital membuat generasi muda saat ini
kerap menerima potongan informasi yang belum utuh atau terpengaruh framing yang
kurang tepat. Oleh karenanya, pekerjaan rumah Bawaslu saat ini adalah
mengarahkan rasa ingin tahu pelajar dan mahasiswa agar tersalurkan dalam
koridor konstitusional yang benar.
"Dan PR ke
depan di proses demokrasi kita menuju elektoral 2029, saya rasa masih di dua
klaster utama, kalau tidak hasut ya suap. Sehingga hoaks sama politik uang itu
memang masih menjadi persoalan utama juga di dalam proses elektoral yang akan
kita hadapi ke depan,” katanya.
Untuk menjawab
tantangan tersebut, Agung mengatakan bahwa Bawaslu Sidoarjo akan memperluas
pendekatan kolaboratif. Ke depan, pihaknya akan menggandeng para pemangku
kebijakan, mulai kepala daerah, partai politik, hingga unsur penegak hukum
seperti kejaksaan dan pengadilan. Dengan langkah itu, ia yakin penyebarluaskan
informasi kepemiluan dan demokrasi dapat dilakukan bersama-sama.
"Termasuk
melalui ruang-ruang diskusi seperti podcast ini,” pungkasnya. (SS)